ANALISIS
KASUS ORGANIZATION PERFORMANCE MANAGEMENT & POWER AND POLITICS
ORGANIZATION
PERFORMANCE MANAGEMENT
Terdapat lima set isu utama yang perlu
ditangani dalam mengembangkan kerangka kerja untuk mengelola kinerja organisasi
yang direpresentasikan sebagai serangkaian pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan
itu sendiri tampaknya tetap konstan, tetapi organisasi perlu terus
mengembangkan jawaban baru untuk mereka. Ini karena konteks di mana organisasi
ditetapkan terus berubah dan strategi baru perlu dikembangkan untuk mengatasi
lingkungan operasi baru. Pertanyaannya adalah sebagai berikut:
1. Apa tujuan utama yang penting bagi
keberhasilan organisasi secara keseluruhan di masa depan, dan bagaimana cara
mengevaluasi pencapaiannya untuk masing-masing tujuan ini?
2. Strategi dan rencana apa yang telah diadopsi
organisasi dan apa proses dan kegiatan yang telah diputuskan akan diperlukan
agar organisasi berhasil mengimplementasikannya? Bagaimana cara menilai dan
mengukur kinerja kegiatan ini?
3. Tingkat kinerja apa yang perlu dicapai
organisasi di masing-masing bidang yang ditentukan dalam dua pertanyaan di
atas, dan bagaimana cara menetapkan target kinerja yang sesuai untuk mereka?
4. Imbalan apa yang akan diperoleh manajer (dan
karyawan lainnya) dengan mencapai target kinerja ini atau, sebaliknya, hukuman
apa yang akan mereka derita karena gagal mencapainya?
5. Apa informasi yang mengalir umpan balik dan
loop umpan balik yang diperlukan untuk memungkinkan organisasi untuk belajar
dari pengalamannya, dan untuk menyesuaikan perilaku saat ini dalam terang
pengalaman itu?
Pertanyaan-pertanyaan ini berhubungan sangat
erat dengan beberapa isu sentral dari manajemen modern dan praktik akuntansi
manajemen. Yang pertama berkaitan dengan definisi tujuan dan pengukuran
pencapaian tujuan, tidak hanya secara finansial tetapi juga dalam hal memenuhi
semua aspirasi pemangku kepentingan. Jelas, kepentingan relatif yang diberikan
untuk tujuan yang berbeda mungkin mencerminkan kekuatan relatif dari pemangku
kepentingan yang berbeda. Namun, masalah mengevaluasi efektivitas organisasi
tidak dapat diatasi tanpa menghadapi masalah ini.
Yang kedua terkait erat dengan masalah
pembentukan dan penyebaran strategi, dan dengan masalah yang sangat praktis
tentang proses bisnis dan manajemen operasi. Ini mewakili kodifikasi sarana
yang tujuannya ingin dicapai.
Pertanyaan ketiga lebih tradisional dan
memiliki silsilah penelitian yang panjang yang terkait dengannya, tetapi tetap
penting, sebagaimana tercermin dalam penekanan yang diberikan pada
praktik-praktik seperti benchmarking.
Pertanyaan keempat cenderung diabaikan oleh
mereka yang berkepentingan dengan pengukuran kinerja sebagai bidang fungsi
manajemen sumber daya manusia. Namun, inter-koneksi antara kedua bidang perlu diakui
lebih baik untuk menghindari banyak contoh kontra-produktif jangka pendek yang
didorong oleh skema insentif keuangan yang terlihat dalam praktiknya.
Pertanyaan terakhir telah dipertimbangkan
sebagian oleh spesialis MIS dan MCS, tetapi masih perlu dikaitkan dengan
masalah-masalah seperti 'organisasi pembelajaran', pemberdayaan karyawan, dan
strategi yang muncul.
POWER
AND POLITICS
POWER
(KEKUASAAN)
Gilbert W. Fairholm mendefinisikan kekuasaan
sebagai “kemampuan individu untuk mencapai tujuannya saat berhubungan dengan
orang lain, bahkan ketika dihadapkan pada penolakan mereka.” Fairholm lalu
merinci sejumlah gagasan penting dalam penggunaan kekuasaan secara sistematik
dengan menakankan bahwa kapasitas personal-lah yang membuat pengguna kekuasaan
bisa melakukan persaingan dengan orang lain. Kekuasaan adalah gagasan politik yang berkisar pada
sejumlah karakteristik. Karakteristik tersebut mengelaborasi kekuasaan selaku
alat yang digunakan seseorang, yaitu pemimpin (juga pengikut) gunakan dalam
hubungan interpersonalnya.
POLITIC
Politik
dalam organisasi adalah sesuatu yang sulit dihindarkan tatkala organisasi
terdiri atas 2 orang atau lebih. Terdapat banyak kepentingan di dalam
organisasi, langkanya sumber daya, dan tarik-menarik gagasan. Seluruhnya
membuat politik dalam organisasi menjadi konsekuensi logis aktivitas di dalam
organisasi.
Bagi
Robert Morgan, organisasi serupa dengan sistem politik. Politik di dalam
organisasi (organizational politics) dengan memfokuskan perhatian pada
tiga konsep yaituinterest (kepentingan), konflik, dan kekuasaan (power). Interest (kepentingan)
adalah kecenderungan meraih sasaran, nilai, kehendak, harapan, dan
kecenderungan lainnya yang membuat orang bertindak dengan satu cara ketimbang
lainnya.
Definisi lain politik diajukan oleh Richard L.
Daft, yang menurutnya adalah “... penggunaan kekuasaan guna
mempengaruhi keputusan dalam rangka memperoleh hasil yang diharapkan."
Penggunaan kekuasaan dan pengaruh membawa pada 2 cara mendefinisikan politik.
Pertama, selaku perilaku melayani diri sendiri. Kedua, sebagai proses pembuatan
keputusan organisasi yang sifatnya alamiah.
KASUS
Lapindo Brantas Inc. merupakan
perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Perusahaan ini memperoleh izin
dari negara untuk melakukan penambangan minyak dan gas di daratan (onshore)
di Desa Porong Kabupaten Sidoharjo.
Pada saat melakukan pengeboran
yang dikoordinasikan oleh pemenang tender yaitu PT TMMJ (Tiga Musim Masa Jaya)
di tempat tersebut terjadi keadaan yang tidak diinginkan berupa semburan lumpur
cair yang menyembur ke permukaan daratan (loss).
Berdasarkan berita dari Harian
Surya edisi 30/06/2006, sehari sebelum semburan gas terjadi, salah satu pekerja
pengeboran telah melaporkan bahwa terdapat kemungkinan kebocoran lumpur apabila
pengeboran tetap dipaksakan kepada Lapindo brantas tapi hal tersebut diabaikan.
Kerugian
yang diakibatkan oleh lumpur lapindo sebagaimana yang dilansir dari website
Antara News yaitu:
Direktur Regional II Badan
Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suprayoga Hadi, menyebutkan
bahwa kajian kerugian total yang ditimbulkan akibat lumpur Lapindo mencapai
Rp27,4 triliun selama sembilan bulan terakhir (29 Mei 2006 - 8 Maret 2007),
yang terdiri atas kerugian langsung sebesar Rp11,0 triliun dan kerugian tidak
langsung Rp16,4 triliun.
Laporan awal penilaian
kerusakan dan kerugian akibat bencana semburan lumpur panas di Sidoarjo
menyebutkan angka kerugian itu berpotensi meningkat menjadi Rp44,7 triliun,
akibat potensi kenaikan kerugian dampak tid\ak langsung menjadi Rp33,7 triliun,
jika terus berlangsung dalam jangka panjang.
Sedangkan, angka kerusakan
langsung selama sembilan bulan sebenarnya mencapai Rp7,3 triliun, namun ada
tambahan perkiraan biaya relokasi infrastruktur utama yang mencapai Rp3,7
triliun sehingga total kerusakan dan kerugian langsung menjadi Rp11,0 triliun.
(Antar aNews.com)
ANALISIS
Dalam kasus yang dialami oleh
Lapindo jika dikaitkan dengan manajemen performa yang harus dilakukan adalah mengkaji
ulang mengenai kerangka penting dalam manajemen performa karena hal tersebut
sangat berkaitan dengan antisipasi masalah sampai pada penanganan masalah yang
telah terjadi.
Kekuasaan yang dimiliki oleh para petinggi
Lapindo Brantas mempengaruhi jalannya kasus dan tuntutan yang mengarah pada
kasus lumpur lapindo. Hal tersebut merupakan gambaran kekuasaan dan poliitk
dalam kaitannya dengan elemen lingkungan di luar organisasi. Adapun
hubungan dominant coalition dengan anggota dalam organisasi
pasti sangat ditentukan oleh direktur dan pemegang saham di Lapindo Brantas
sebagai pihak yang menguasai sumber daya dari Lapindo Brantas Inc. Robbins,
P. & Judge, A. (2007). Organizational Behavior. Pearson Education
SUMBER
Robbins,
P. & Judge, A. (2007). Organizational Behavior. Pearson Education
Otley, D. (1999). Performance management: a
framework for management control systems research. Management
accounting research, 10(4), 363-382.
Komentar
Posting Komentar